OJK Segera Keluarkan Peraturan OJK Tentang Fintech

April 26, 2018

  • Maraknya investasi bodong yang belakangan ini ramai di sejumlah daerah mendaat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan. Kami selalu bertindak sesuai dengan ketentuan di dalam polis serta hukum dan peraturan yang berlaku,” kata Adrian dalam pernyataan tertulis. Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat dan Ketentuan ini dengan setiap keputusan OJK, BI, atau menteri, atau peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia, maka hal-hal yang diatur dalam peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia yang berlaku.
    Astra Akan Akuisisi Ruas Tol Trans Jawa Milik Waskita Karya
    Artinya, OJK bersama dengan pelaku industri jasa keuangan membuat instrumen keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah terpencil atau unbankable menjadi bankable. Barda Nawawi Arief, melihat pelemahan atau pergeseran asas legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUH Pidana Kanada, padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dari kovensi tersebut.
    Less literate sebanyak 2,06% merupakan masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa lembaga keuangan. Kedua adalah perusahaan anak yaitu badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Eresco, Bandung, 1986.
    Berkaitan dengan kegiatan Insider Trading ini, dalam melakukan kegiatannya di Pasar Modal PT. Bank Mashill Utama (BMU), dinyatakan melakukan perbuatan insider trading melalui Direkturnya 69 Kasus ini bermula dari Direktur PT. BMU bernama Jensen Kohardjo, yang juga merupakan Komisaris pada PT. Sumatera Central Prima (SCP), yang dalam hal ini PT. SCP merupakan pemegang saham utama BMU.
    Bentuk Usaha Tetap diartikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa, yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan, Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
    Sementara itu, meski terdapat dugaan kejahatan perbankan dalam kredit bermasalah PT SGS sudah diungkap Bareskrim Mabes Polri, namun pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV, sama sekali tidak melakukan respons apapun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, dan beroperasi Januari 2013 untuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dan 2014 untuk perbankan.
    Meski begitu, OJK sebagai wasit di industri jasa keuangan tetap akan memberikan fasilitas kepada nasabah dan asuransi Allianz Life sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
    Astra Infra Realisasikan 63% Capex
    Pada 2013, OJK mulai langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan di semua sektor jasa keuangan melalui pengawasan berbasis risiko. Selama masa transisi tersebut kedudukan Bapepam-LK sama seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu; fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari di Pasar Modal, termasuk didalamnya fungsi penegakan hukum tetap dilakukan oleh Bapepam-LK.
    PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA - Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
    (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
    Pada akhirya, OJK harus memastikan bahwa bank - bank di Indonesia harus tetap berada dalam keadaan finansial dan kinerja yang sehat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kepastian spin-off unit syariah ini setelah izin prinsip ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah rampung beberapa waktu lalu. Penulis berpendapat dalam hal pembentukan suatu OJK nantinya, apabila yang mengawasi adalah orang yang tak mengerti masalah perbankan maka dalam hal pelaksanaan pengawasannya akan menjadi tidak mudah.