Pembentukan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment And Authority Of The Financial...

April 27, 2018

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu bangsa karena sistem keuangan memberikan jasa penyaluran dari pihak yang mempunyai surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Padahal sebagai salah satu dari tiga soko guru perekonomian nasional, koperasi juga harus mendapat perlindungan dan pengawasan dari lembaga semacam OJK. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga OJK melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Perjanjian ini bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau digital, persoalan perjanjian baku diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.
PT RIFANFINANCINDO
Ancaman pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan efek melibatkan banyaknya pemodal dan jumlah uang yang amat besar. Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Tindak pidana yang kami maksudkan adalah tindakan menggunakan industri jasa keuangan sebagai media untuk melakukan kejahatan.
D. Sanksi Peringatan Tertulis kepada Pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, akan ditindaklanjuti Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, apabila dalam jangka waktu satu tahun pihakpihak tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar Modal. Selain persoalan keterbatasan, kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana yaitu KUH Pidana kurang bersikap adaptif dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.
Sedangkan OJK akan fokus mengawasi sistem keuangan secara mikro, diantaranya sistem perbankan, pasar modal, dan memberikan perlindungan konsumen. Hari Kerja adalah tiap-tiap hari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (“BI”), dimana bank-bank di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada jasa kliring serta tidak diharuskan untuk tutup oleh BI.
3 Mengenai pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia (dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), saat ini rancangan undang-undangnya sedang dibahas di DPR, namun berdasarkan berita yang ada kemungkinan realisasi dari OJK tidaklah pada tanggal 31 Desember 2010 karena adanya perdebatan yang panjang antara Bank Indonesia, Pemerintah (Kementerian Keuangan), DPR, dan perbankan.
14 Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku tanggal 22 November 2011, pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah, yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga: pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya oleh Bapepam, menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Well literate sebanyak 21,84% ialah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Seperti Perbankan, Perusahaan Asuransi dan semua perusahaan jasa keuangan yang melakukan transaksi dalam bentuk digital.
Bank berhak untuk menambah atau menghapus Pihak Penerbit Tagihan di Aplikasi digibank Mobile Banking dan Aplikasi digibank Internet Banking setiap saat sehubungan dengan kerjasama Bank dengan Perusahaan Agregator Pembayaran. Pengguna mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia Internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank.
Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan masih mendalami kasus dugaan tindak pidana pelanggaran konsumen yang melibatkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, menyusul ditetapkanya Mantan Direktur Utama dan Manajer Klaim perusahaan asal Jerman tersebut sebagai tersangka. Sebagaimana diketahui, Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manajer Claim PT Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Firmansyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.